SEJARAH PERKEMBANGAN CIVICS

SEJARAH PERKEMBANGAN CIVICS

            Secara historis, mata pelajaran civics untuk pertama kalinya diperkenalkan di USA pada pertengahan tahun 1880-an (Budimansyah, 2008: 2). Civics dimasukkan kedalam kurikulum selama abad ke-19, ketika sebagian besar orang-orang berimigrasi ke Amerika Serikat yang berasal dari benua Eropa seperti Perancis, Inggris, Jerman, Belanda, Italia, Spanyol, Portugis dan lainnya. Dimana anak-anak mereka memiliki pengetahuan yang sangat sedikit sekali tentang Amerika. Itulah sebabnya mengapa pemerintah Amerika Serikat berusaha mempersatukan bangsa Amerika melalui kegiatan pendidikan di sekolah.

            Seorang ahli bernama Cresshore (1886), pada waktu itu mengartikan civics sebagai ‘ the science of citizenship ‘ atau Ilmu Kewarganegaraan, yang isinya mempelajari tentang hubungan antar civic education, ternyata lebih cenderung digunakan pada mata pelajaran di sekolah yang memiliki tujuan utama mengembangkan siswa sebagai warga negara yang cerdas dan baik (Somantri: 2001).

            Winataputra, seperti yang dikutip Budimansyah (2008:4) merumuskan pengertian civics sebagai berikut: “Civics is the study of government taught in the schools. It is an area of learning dealing with how democratic government has been and should be carried out, and how the citizen should carry out his duties and rights purposefully with full responsibility”.

            Civics atau kewarganegaraan sebagai suatu studi tentang pemerintahan yang dilaksanakan sekolah, yang yang merupakan mata pelajaran tentang bagaiamana pemerintahan demokrasi dilaksanakan dan dikembangkan, serta bagaimana warga negaranya seyogyanya melaksanakan hak dan kewajibannya secara sadar dan penuh dengan rasa tanggung jawab.

            Menurut Stanley E. Dimond dan Elmer F. Peliger (1970: 5) secara terminologis civics diartikan studi yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintahan dan hak kewajiban warga negara. Pada tahun 1886 civics adalaha suatu ilmu tentang kewarganegaraan yang berhubungan dengan manusia sebagai individu dalam suatu perkumpulan yang terorganisir dalam hubungannya dengan negara (Somantri, 1976: 45).

Civics sebagai ilmu kewarganegaraan bermanfaat bagi pemerintah dalam rangka mempersatukan warga negaranya. Dari gambaran tersebut, jelaslah dalam kemunculan Civics dalam tatanan ilmu pengetahuan sangat bermanfaat bagi  pemerintah dan warga negara. Civics sebagaimana ilmu politik, memiliki persyaratan-persyaratan ilmu sebagaimana diuraikan diatas, walaupun tidak dapat disamakan dengan ilmu pengetahuan alam. Sebagaimana diuraikan oleh A. Appodorai dalam bukunya The Substanceof Politics, (Oxford University Press, London, 1952: 7):”Politics, like other social sciences has a scientific character because the scientific method is apliable to its phenomena, vis.the accumulation of facts, the linking of the letter of fundamental principles of laws”.

Beberapa definisi civics berikutnya dikemukakan oleh Stanley Dimond dalam bukunya Civics For Citizens, yang menjelaskan arti Civics dengan:

“Legal status in a country and the activities closely related to the political function: voting, governmental, organization, holding of public office, and legal rights responsibilities”.

Definisi tersebut lebih memperjelas definisi civics yang dikemukakan oleh Creshore, karena batasan yang dikemukakan oleh Stanley Dimond secara jelas telah memperinci hubungan antara warga negara dengan negara. Civics diartikan sama dengan legal status ataupun status formil dari warga negara, yang meliputi antara lain:

·         Political function, yaitu memperhatikan fungsi dan antivitas struktur formal dari lembaga-lembaga politik.

·         Voting,  adalah pengaturan dari berbagai lembaga pemerintah yang akan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

·         Holding of public office, yaitu organisasi pemerintah yang merupakan organisasi puncak dalam suatu negara yang dapat melaksanakan kehendaknya demi tercapainya tujuan negara.

·         Legal rights and responsibilities, adalah yang berkaitan dengan hak-hak legal serta tanggung jawab dari setiap warga negara dalam melaksanakan tugasnya.

Dari definisi tersebut terlihat jelas bahwa inti yang dikembangkan dalam pelajaran civics adalah “demokrasi politik”. Definisi  selanjutnya dikemukakan oleh Carter Van Good, dalam Dictionary of Education, yang menjelaskan pengertian civics dengan: “the elements political science or that branch of political science dealing with the rights and duties of citizens” (Carter Van Good: 71).

Dapat dijelaskan berdasarkan pendapat diatas bahwa civics merupakan unsur dari ilmu politik atau merupakan cabang dari ilmu politik yang berisi tentang hak dan kewajiban warga negara.

            Memang benar bahwa setiap warga negara hendaknya memiliki pengetahuan politik tentang negaranya. Namun atas dasar pertimbangan psikologis, para belum pelajar memiliki kematangan berfikir tentang ilmu politik. Itulah sebabnya ilmu politik perlu disederhanakan sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan pelajar (baik usia, perkembangan berfikir, pengalaman, lingkungan siswa maupun kebutuhan siswa), diberikanlah pelajaran civics pada tingkat persekolahan.

            Definisi civics berikutnya dikemukakan oleh Turner, Long, Bowes dan Lott dalam bukunya civics Citizen In Action yang mengemukakan: “Civics is the study of the rights and the responsibilities of the people”. Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa, civics merupakan suatu studi tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari warga negara.

            Demikian pula dari berbagai Ensiklopedia banyak dikemukakan batasan tentang civics sebagaimana uraian berikut ini. A.s Hornby, EV. Gatenby dan W. Wakefield, dalam The Advance Learner’s Dictionary of Current English, menjelaskan bahwa civics merupakan “Study of city government, the rights and duties of citizens, etc”. (1963: 167). Civics merupakan suatu studi tentang pemerintahan kota hak-hak serta kewajiban-kewajiban dari warga negara dan sebagainya.

            Selanjutnya The New Lexicon Webster International Dictionary, Volume One, The English Language Institute of America, Inc. mengungkapkan: “Civics (L. Civicus), n, the Politicalscience of the rights and duties citizens, and of civicaffairs”. (1977: 184).

            Dari pendapat tersebut dapat diuraikan bahwa civics yang berasal dari bahasa Latin Civicus, merupakan ilmu politik yang membahas hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara, serta masalah-masalah warga negara.

            Dengan demikian jelaslah bahwa civics banyak membahas persoalan-persoalan warga negara, khususnya mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam suatu negara. Berikutnya, salah satu Ensiklopedia yang berbahasa Perancis, adalah Dictionnaire EncyclopediQue Pour Tous, Petit Larousse Illustre, Librairie Larousse, yang menjelaskan bahwa: “CivicQue, Qui concerne le citoyen”. (1975: 215).

            Dari pandangan tersebut dapat diterjemahkan bahwa civics yang berasal dari bahasa latin Civics, warga negara, yang membahas warga negara.

            Dari uraian-uraian tersebut diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa Civics, diberikan pada tingkat persekolahan dengan maksud agar para pelajar mengenal, memahami serta mampu melaksanakan apa yang menjadi hak, maupun apa yang menjadi kewajibannya dalam hidup bernegara.

            Banyak hal yang harus diketahui warga negara dalam dalam kehidupan bernegara, yang antara lain meliputi:

1.      Bagaimana caranya setiap warga negaranya memperoleh hak-haknya, serta menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari.

2.      Bagaimana membina hubungan antara warga negara dengan negara, maupun hubungan antara warga negara dengan warga negara

3.      Bagaimana caranya setiap warga negara melaksankan seperti membela negara dan lain sebagainya

4.      Bagaimana pemerintah memberi perlindungan terhadap hak azasi manusia bagi setiap warga negaranya

5.      Bagaimana caranya setiap warga negara mampu mengatur dirinya sendiri serta mengatur berbagai macam kepentingan umum dalam bentuk peran serta, kerjasama dan koordinasi.

Secara rinci ilmu kewarganegaraan  membahas tentang konsep, teori, paradigma tentang peranan warga negara terhadap berbagai aspek kehidupan; bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Permasalahan yang dikaji berkenaan dengan hubungan warga negara dengan negara, yang terlibat secara timbal balik dengan seluruh kegiatan dasar manusia (Basic Human Activities) dalam bidang dan kegiatan: politik, ekonomi, hukum, komunikasi, transportasi, keamanan dan ketertiban, kesehatan serta nilai-nilai kesenian dan agama.

Lokasi:

Share :