Konstitusi RIS 1949

Konstitusi RIS 1949

Pada tanggal 23 Agustus - 2 September 1949 di Den Haag, Belanda, diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB). Tujuan diadakannya KMB adalah untuk menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda secepat-cepatnya, dengan cara yang adil dan pengakuan kemerdekaan yang nyata, penuh dan tanpa syarat kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). Salah satu keputusan pokok KMB ialah Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya, tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada RIS, selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Dan pada tanggal 27 Desember 1949 Ratu Juliana menandatangani piagam pengakuan kedaulatan RIS di Amsterdam, dan mulai saat itulah diberlakukan Konstitusi RIS.

Konstitusi RIS adalah sebuah konstitusi yang bersifat sementara, yang dalam waktu secepat-cepatnya. Konstituante bersama dengan pemerintah akan menetapkan konstitusi baru menggantikan konstitusi ini.

Bentuk negara menurut konstitusi ini adalah negara serikat dan bentuk pamerintahannya ialah republik (Pasal 1 ayat 1 KRIS). Kedaulatan negara dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 1 ayat 2 KRIS).

Sedangkan alat-alat kelengkapan RIS adalah:

a. Presiden

b. Menteri

c. Senat

d. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

e. Mahkamah Agung (MA)

f. Dewan Pengawas Keuangan (DPK)

Sementara wilayah RIS adalah wilayah yang meliputi:

a. Negara Republik Indonesia, daerah meliputi seperti tersebut dalam Persetujuan Renville

1) Negara Indonesia Timur

2) Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Jakarta

3) Negara Jawa Timur

4) Negara Madura

5) Negara Sumatera Timur

6) Negara Sumatera Selatan

b. Satuan-satuan kenegaraan yang tegak berdiri: Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur.

c. Daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah bagian.

Sistem pemerintahan menurut konstitusi RIS dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pemerintahan dijalankan oleh Presiden bersama-sama para menteri dengan tujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia dan mengurus supaya konstitusi UU Federal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku untuk RIS dijalankan.

Bentuk negara menurut Konstitusi RIS adalah negara serikat, bentuk pemerintahannya adalah republik.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 3 tahun 1950, yang mulai berlaku tanggal 27 DesemberPresiden adalah kepala negara yang kekuasaannya tidak dapat diganggu gugat dan dipilih orang-orang yang dikuasakan oleh pemerintah daerah-daerah bagian.

c. Sistem kabinet adalah kabinet yang bertanggung jawab (cabinet government) kepada perdana menteri.

d. Kabinet tidak dapat dipaksa untuk meletakkan jabatannya oleh DPR pertama RIS.

e. RIS mengenal sistem perwakilan bikameral (dua kamar), yaitu Senat dan DPR.

Lokasi:

Share :