Kecakapan Intelektual (Intelectual Skill)

a.    Kecakapan Intelektual (Intelectual Skill)

Branson (1998; 146) kecakapan-kecakapan intelektual dalam bidang kewarganegaraan dan pemerintahan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kecakapan berpikir kritis tentang isu politik tertentu, misalnya seseorang harus paham dulu tentang isu itu, sejarahnya, relevansinya di masa kini, juga serangkaian alat intelektual atau pertimbangan bermanfaat tertentu yang berkaitan dengan isu itu. Kecakapan-kecakapan intelektual yang penting untuk seorang warga negara yang berpengetahuan, efektif, dan bertanggung jawab, disebut sebagai kemampuan berpikir kritis.

The National Standards for Civics and Government dan The Civics Framework for 1998 National Assesment of Educational Progress (NAEP) dalam Branson (1998; 146) ‘membuat kategori mengenai kecakapan-kecakapan ini sebagai: kemampuan mengidentifikasi dan membuat deskripsi; menjelaskan dan menganalisis; dan mengevaluasi, mengambil/menentukan dan mempertahankan pendapat tentang isu-isu public. Civic Education yang bermutu memberdayakan seseorang untuk mengidentifikasi atau memberi makna yang berarti pada sesuatu yang berwujud seperti bendera, lambang negara, lagu kebangsaan, monument nasional, atau peristiwa-peristiwa politik dan kenegaraan seperti hari kemerdekaan. Civic Education juga memberdayakan seseorang untuk memberi makna atau arti penting pada sesuatu yang tidak berwujud seperti nilai-nilai ideal bangsa, cita-cita dan tujuan negara, hak-hak mayoritas dan minoritas, civil society, dan konstitusionalisme”.

Winarno (2013: 146) menambahkan bahwa “kecakapan-kecakapan intelektual lain yang dipupuk oleh civic education yang bermutu adalah kemampuan mendeskripsikan. Kemampuan untuk mendeskripsikan fungsi-fungsi dan proses-proses seperti check and balance legislative atau peninjauan ulang hukum (judicial revie1) menunjukkan adanya pemahaman. Melihat dengan jelas dan mendeskripsikan kecendrungan-kecendrungan seperti berpartisipasi dalam kehidupan kewarganegaraan, imigrasi, atau pekerjaan, membantu para warga negara untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan peristiwa-peristiwa yang sedang aktual dalam pola jangka waktu yang lebih lama”.

Civic education yang bermutu berusaha mengembangkan kompetensi dalm menganalisis dan menjelaskan. Menurut Torndike dalam Djaali (2007: 67) “Intellegence is demonstrable in ability of make good responses from the stand point of truth of fact,” bahwa orang dianggap cerdas bila responnya merupakan respon yang baik terhadap stimulasi yang diterimanya. Bila para warga negara dapat menjelaskan bagaimana sesuatu seharusnya berjalan, misalnya sistem federal Amerika, sistem hukum, atau check and balance, maka mereka akan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mencari dan mengoreksi fungsi-fungsi yang tidak beres. Para warga negara juga perlu memiliki kemampuan untuk menganalisa hal-hal tertentu sebagai komponen-komponen dan konsekuensi cita-cita, proses-proses sosial, ekonomi, atau politik, dan lembaga-lembaga. Kemampuan dalam menganalisa ini akan memungkinkan seseorang untuk membedakan antara fakta dengan opini atau antara cara dengan tujuan. Hal ini juga membantu warga negara dalam mengklarifikasi berbagai macam tanggung jawab publik dengan privat, atau antara tanggung jawab para pejabat baik yang dipilih atau diangkat warga negara biasa.

Kecakapan intelektual atau kemampuan berpikir ilmiah, pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecakapan berpikir secara umum, namun mengarah kepada kegiatan yang bersifat keilmuan dan lebih diarahkan kepada kecakapan berpikir kritis, kreatif tentang berbagai masalah kewarganegaraan.

Branson dalam Winarno (2013; 147) dalam suatu masyarakat yang otonom, para warga negara adalah pembuat keputusan. Oleh karena itu, mereka perlu mengembangkan dan terus mengasah kemampuan mengevaluasi, mengambil, dan mempertahankan pendapat. Kemampuan ini sangat penting jika nanti mereka diminta menilai isu-isu yang ada dalam agenda publik, membuat pertimbangan tentang isu-isu tersebut, dan mendiskusikan penilaian mereka dengan orang lain dalam masalah privat dan publik.

Branson (1999: 15-16) mengemukakan berikut ini adalah kata-kata yang biasa digunakan untuk mengidentifikasikan kecakapan intelektual:

Kemampuan intelektual: kata-kata berikut ini sering digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan intelektual:

a.    Mengidentifikasi: untuk mengenali dengan jelas sesuatu yang masih samar yaitu seseorang harus mampu (1) membedakannya dengan yang lain,(2) mengklasifikasikannya dengan sesuatu yang lain yang memiliki kesamaan,(3) menentukan asal-usulnya.

b.    Mendeskripsikan: untuk mendeskripsikan objek, proses, institusi, fungsi, tujuan, alat dan kualitas yang jelas maupun yang samar.Agar dapat mendeskripsikan, seseorang memerlukan laporan tertulis atau verbal tentang karakteristiknya.

c.    Menjelaskan: untuk mengidentifikasikan, mendeskripsikan, mengklarifikasi, atau menerjemahkan sesuatu, seseorang dapat menjelaskan (1) sebab-sebab suatu peristiwa (2) makna dan pentingnya suatu peristiwa atau ide.

d.   Mengevaluasi posisi: untuk menggunakan kriteria atau standar guna membuat keputusan mengenai (1) kekuatan dan kelemahan posisi suatu isu tertentu, (2) tujuan yang dikedepankan posisi itu, atau (3) alat yang dipakai untuk mencapai tujuan itu.

e.    Mengambil sikap/posisi: untuk menggunakan kriteria atau standar guna mencapai suatu posisi seseorang dapat mendorong (1) memilih dari berbagai alternatif pilihan, atau (2) membuat pilihan baru.

f.     Membela posisi: untuk (1) mengemukakan argmen atas sikap yang diambil dan (2) merespon argumentasi yang tidak disepakati.

Berdasarkan pendapat di atas mengenai kecakapan intelektual bahwa untuk memahami unsur-unsur dari kecakapan intelektual dapat kita ketahui dari kata-kata mengidentifikasi, mendeskripsikan, menjelaskan, mengevaluasi, mengambil sikap/posisi, dan membela posisi. Dari kata-kata tersebut makan kita dapat memahami mengenai inti dari kecakapan intelektual tersebut.

b.   Kecakapan Partisipatoris (Participatory Skill)

Di samping mensaratkan pengetahuan dan kemampuan intelektual, pendidikan untuk warga negara dalam masyarakat demokratis harus difokuskan pada kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi yang bertanggung jawab, efektif, dan ilmiah, dalam proses politik dan dalam civil society. Kecakapan-kecakapan tadi itu, dapat dikategorikan sebagai interaksi (interacting), memonitoring (monitoring), dan mempengaruhi (influencing). Interaksi berkaitan dengan kecakapan-kecakapan warga negara dalam berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain.

Berinteraksi adalah menjadi tanggapan terhadap warga negara yang lain. Interaksi berarti bertanya, menjawab, dan berunding dengan santun, demikian juga membangun koalisi-koalisi dan mengelola konflik dengan cara yang damai dan jujur. Memonitor proses politik dan pemerintahan mengisyaratkan pada kemampuan yang dibutuhkan warga negara untuk terlibat dalam proses politik dan pemerintahan. Monitoring juga berarti fungsi pengawasan atau watchdog warga negara. Akhirnya, kecakapan partisipatoris dalam hal mempengaruhi, mengisyaratkan pada kemampuan proses-proses poltik dan pemerintahan, baik proses-prose formal maupun informal dalam masyarakat. (Udin dan Dasim 2012; 203)

Sangat penting membangun kecakapan partisipatoris sejak awal sekolah dan terus berlanjut selama masa sekolah. Murid yang paling muda, dapat belajar dan berinteraksi dengan kelompok-kelompok kecil dalam rangka mengumpulkan informasi, bertukar pikiran, dan menyusun rencana-rencana tindakan sesuai dengan taraf kedewasaan mereka. Mereka dapat belajar untuk menyimak dengan penuh perhatian, bertanya secara efektif, dan mengelola konflik melalui mediasi, kompromi, atau menjalin konsensus.

Murid-murid yang lebih senior dapat seyogyanya mengembangkan kecakapan-kecakapan memonitor dan mempengaruhi kebijakan publik. Mereka hendaknya belajar bagaimana meneliti isi-isu publik dengan menggunakan perangkat-perangkat elektronik, perpustakaan, telpon, kontak personal, dan media. Menghadiri pertemuan-pertemuan publik mulai dari dewan pelajar sampai dewan sekolah, dewan kota, komisi daerah, dan dengar pendapat dengan anggota legislatif, sebaiknya juga menjadi bagian pengalaman pendidikan siswa tingkat sekolah menengah atas. Observasi ke pengadilan-pengadilan dan mempelajari tata kerja sistem peninjauan ulang hukum (judicial review) juga hendaknya merupakan bagian tak terpisahkan dari civic education mereka.

Kendati demikian, pengamatan itu sendiri tidaklah memadai, murid-murid tidak hanya perlu dipersiapkan untuk pengalaman-pengalaman seperti itu, yang mereka butuhkan adalah peluang-peluang yang terencana dan terstruktur dengan baik agar dapat mereflesikan pengalaman-pengalaman mereka tadi di bawah bimbingan para pembina yang cakap dan pandai. (Udin dan Dasim 2012; 203)

Jika menghendaki agar warga negara dapat mempengaruhi jalannya kehidupan poltik dan kebijakan publik, mereka perlu menambah jam terbang mereka dalam kecakapan-kecakpan partisipatoris itu. Voting tentu merupakan alat yang paling penting dalam rangka mempengaruhi; tetapi ia bukanlah satu-satunya cara. Warga negara perlu belajar menggunakan cara-cara lain.

Dalam kaitan ini Branson dalam Winarno (2013: 149) menjelaskan sebagai berikut.

“Voting certainly is an important means of excerting influence; but it is not the only means. Citizens also need to learn to use such means as petitioning, speaking, or testifying before public bodies, joining ad-hoc advocacy groups, and forming coalitions.”

Berdasarkan pendapat di atas mengenai voting bahwa selain voting cara lain yang dapat dipergunakan warga negara untuk mempengaruhi kehidupan politik sebagaimana yang dikemukakan Branson, juga warga negara bisa mempelajari tentang mengajukan petisi, berbicara/pidato untuk menunjukkan kebolehan di depan para anggota badan-badan publik, bergabung dengan kelompok-kelompok advokasi dan membentuk koalisi-koalisi. Sebagaimana halnya kecakapan-kecakapan interaksi dan memonitor, kecakapan mempengaruhi seyogyanya mampu untuk dikembangkan secara sistematik.

Semua warga masyarakat berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik langusng maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam sektor kehidupan sosial lainnya selain kegiatan politik, makan regulasi birokrasi harus diminimalisasi.

Branson (1998: 15-16) mengemukakan mengenai kata-kata untuk lebih memahami mengenai kecakapan intelektual. Berikut ini adalah kata-kata yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi kecakapan partisipatoris:

Kemampuan partisipatoris:

a.    Kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan dengan bekerjasama dengan yang lain.

b.   Memaparkan dengan gamblang suatu masalah yang penting sehingga membuatnya diketahui oleh para pembuat kebijakan dan keputusan.

c.    Membangun koalisi, negosiasi, kompromi, dan mencari konsensus.

d.   Mengelola konflik.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai kecakapan partisipatoris dilihat dari bagaimana kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan mengambil keputusan melalui kerjasama dengan pihak lain, mampu memberikan penjelasan sehingga suatu masalah yang dipaparkan dapat diketahui oleh pembuat kebijakan keputusan, kemudian mampu mengelola konflik dimanapun individu tersebut berada.

Lokasi:

Share :